kepemimpinan bangsa

Pada Pemilihan Umum 2004 lalu, Imam Utomo secara terbuka menolak menjadi juru kampanye (jurkam) PDIP yang mengantarnya menjadi Gubernur. Walaupun proses naiknya karena rekomendasi partai tersebut, tetapi statusnya kini menjadi milik publik. Bagi dirinya, gubernur adalah jabatan publik yang mengurusi semua masyarakat. Sudah selayaknya jika dia tidak menjadi corong kepentingan satu golongan saja.
Pada hakikatnya, seorang kader partai yang terpilih sebagai pejabat negara, statusnya berubah sebagai kader bangsa. Konsekwensi logisnya, status primordialis yang disandangnya harus dilepas guna menjalankan tugas yang lebih penting. Presiden Soekarno pernah mengatakan, ketika loyalitas kepada negara diminta, maka otomatis loyalitas kepada partai harus disudahi. Namun karena doktrin ini tidak mengendap dalam kesadaran masyarakat, maka dualisme kepemimpinan tetap saja berjalan.
Bahkan dalam masa reformasi enam tahun terakhir, fenomena dualisme seperti ini semakin nyata di hadapan mata. Seseorang presiden yang berkunjung ke suatu daerah, yang banyak menjadi pengawalnya adalah satgas partainya. Demikian juga halnya ketua MPR, DPR, serta berbagai pejabat publik lainnya, lebih banyak kader partai yang menyertainya. Maka menjadi hal yang lumrah, masyarakat sulit untuk membedakan kegiatan tersebut sebagai tugas negara atau tugas partai.
Di tengah kesemrawutan tersebut, Imam Utomo tentu saja fenomena yang patut dicatat sebagai usaha membangun kebangsaan yang lebih maju. Tidak banyak pemimpin publik yang mampu menghilangkan jiwa primordialis-golongan sebagaimana yang dilakukan Gubernur Jatim tersebut. Malahan banyak dari mereka yang menggunakan jabatan tersebut untuk "memaksa" bawahannya ikut mengkampanyekan parpolnya.
Sebagai contoh kecil, akhir Desember lalu, di Demak, Jawa Tengah, ratusan guru Taman Kanak-Kanak (TK) sampai Sekolah Lanjutan (SMP, SMA dan SMK) diajak berpartisipasi dalam memperingati ulang tahun Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Namun yang mencolok dari acara ini, seragam yang dipakai adalah pakaian olah raga berwarna merah, selain disediakan daftar hadir.
Semua orangpun mafhum bahwa warna merah identik dengan salah satu parpol peserta pemilu. Bukan kebetulan pula, bahwa Bupati Demak, Endang Setyaningdyah, adalah ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Sehingga bukan kebetulan pula, jika acara ini mendapat kecaman bertubi-tubi dari elemen parpol lainnya. Sebab bagi mereka, acara tersebut jelas-jelas sebuah kampanye yang dibungkus dengan kegiatan "ritual" pemerintahan.
Fenomena "kampanye" seperti ini kalau ditelusuri lebih lanjut, hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Acapkali pejabat yang sekaligus merangkap pengurus partai, menggunakan wewenangnya untuk "membalas" budi partai yang telah mengangkatnya. Sehingga berbagai "semarak warna" mendominasi dalam ritual kepemerintahan, mulai dari "kuningisasi", "putihisasi", "merahisasi", "hijauisasi", dan berbagai "warnaisasi" lainnya.

KIAT-KIAT SEORANG PEMIMPIN YANG BAIK

Kepemimpinan yang baik selalu didasarkan visi. Pimpinan yang baik mampu mengekspresikan visi organisasi dengan mengkaitkannya dengan nilai-nilai yang dimiliki orang dalam organisasi.
Seorang akan menjadi pimpinan yang baik dengan bekerja sebagai seorang pimpinan yang baik, yaitu menjanjikan sesuatu kepada orang dan mengeksekusikan perjanjian sampai berhasil. Orang tidak akan mengikuti pimpinan yang memberi sembarangan janji, dan tidak akan mengikuti pimpinan yang mengingkar janji.
Pengikut juga berhak. Pimpinan sebaiknya menganggap semua orang di organisasi bekerja sebagai sukarelawan, yang hanya mengikuti selama tujuan mereka terpenuhi melalui organisasi.
• Apakah saya merasa akan berkembang dengan bekerja bersama pimpinan ini?
• Apakah kepastian masa depan saya dapat dititipkan kepada pimpinan ini?
• Apakah pimpinan percaya diri dan cukup percaya pada saya, supaya saya dapat bekerja semestinya?
Pimpinan yang baik mencapai tujuan diri sendiri (misalnya untuk produktivitas dan efisiensi) dan memiliki keterampilan untuk menenuhi kebutuhan anggota kelompok.
Semakin rendah keterampilan dan pengalaman anggota, semakin banyak waktu harus dikorbankan oleh pimpinan untuk membimbing dan melatih mereka.
Sehingga pimpinan sebaiknya melakukan upaya sosialisasi perubahan jauh sebelumnya. Pemimpin harus memahami empat alasan mengapa orang tidak senang dengan perubahan (lebih suka status quo):
1. Tidak mau kehilangan sesuatu yang dianggap berharga;
2. Tidak mengerti implikasi dari perubahan;
3. Tidak percaya bahwa perubahan tersebut baik bagi organisasi; dan
4. Tidak senang dengan perubahan, apa pun alasannya.
Seorang pemimpin harus ingat hal-hal seperti yang di bawah ini jika mau menjadi pemimpin yang baik:
• Pimpinan harus memiliki komitmen kepada anak buah.
• Pimpinan mengerti bahwa umpan balik merupakan hal yang sangat berharga.
• Pimpinan membuat suasana kondusif, rukun, dan berpaduan.
• Anak buah pasti akan meniru perilaku pimpinannya.
• Pimpinan yang baik selalu menghargai dan berterima kasih kepada semua kontributor.
• Pimpinan selalu menyampaikan bahwa dia sangat yakin orang akan mampu mengerjakan apa yang diharapkannya. Orang akan berusaha keras untuk memenuhi harapan ini.
• Pimpinan harus rajin mendengarkan, kemudian mendengarkan lagi.
• Pimpinan tidak tahu segalanya.
• Pimpinan memahami bahwa kadang-kadang akan kaget.
• Pimpinan harus memiliki bias untuk bertindak.
• Pimpinan harus memahami anak buah.
• Alangkah baik bila pemimpin dapat mengaitkan pekerjaan dengan suatu tujuan yang sangat besar yang dianggap penting oleh semua orang.
• Jika dipilih sebagai pimpinan kelompok yang beranggota orang yang sama tingkatnya di organisasi, jangan diawali dengan minta ma’af.
• Pembicara yang dianggap hebat hampir selalu behasil karena bicara sesuai dengan diri sendiri daripada hanya fasi dalam pembicaraan.
Jangan lupa, bahwa pada hampir setiap situasi terdapat banyak alternatif tindakan, termasuk menghindari, menghadapi, berkompromi, mendelegasikan, bekerja sama, dan mencocokkan diri.
Terdapat banyak gaya kepemimpinan: ada yang langsung dan to-the-point, ada yang mempunyai pendekatan tidak langsung, dan ada yang suka fakta dan data sehingga lebih analitis. Ketiga-tiganya dapat efektif, dan masih banyak gaya lainnya yang juga efektif.
Pimpinan harus mendorong anak buah untuk berkonflik yang sehat, termauk diskusi, debat, dialog, dan ketidaksetujuan. Semua itu sehat dan mengawetmudakan organisasi.
Lebih baik anak buah tidak hanya mengatakan apa yang dipikirkan, tetapi lebih mengatakan mengapa dipikirkan seperti itu.
Terakhir, jangan lupa bahwa tidak cukup untuk belajar dengan baik kalau lupa melakukan hal yang baik.

PErserikatan Bangsa bangsa

Perserikatan Bangsa-Bangsa terbentuk pada tanggal 24 oktober 1945. ditandai dengan adanya deklarasi London pada tanggal 12 Juni 1941 yang dilanjutkan oleh Piagam Atlantik antara Amerika Serikat dan Inggris. Pada tanggal 25 April 1945 dibuka konferensi San Fransisco yang dihadiri oleh 51 negara.
Asas dan Tujuan dari PBB
Asas PBB yakni :
1.Asas Persamaan dan Kedaulatan
2. Asas Itikad baik dari setiap anggota untuk memenuhi kewajiban yang timbul dari adanya piagam PBB
3. Asas cara penyelesaian sengketa dengan cara damai
4. Asas untuk tidak saling mencampuri urusan dalam negeri masing-masing
5. Asas untuk memberikan bantuan yang diperlukan untuk setiap tindakan PBB dan untuk tidak mendukung apapun suatu negara yang sedang dikenai sanksi atau hukuman dari PBB
Alat Kelengkapan PBB
1. Majelis Umum PBB (General Assembly)
2. Dewan Keamanan PBB (Security Council)
3. Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social council)
4. Sekretariat PBB (Secretary)
5. Dewan Perwakilan PBB (Trusteeship Council)
6. Mahkamah Internasional (International Court of Justice)
Terdapat juga badan-badan khusus PBB yang berfungsi lebih khusus untuk membantu misi dan visi PBB itu sendiri yakni
1. FAO
2.. IDA
3. ILO
4. IMF
5. UNDP
6. UNESCO
7. UNICEF

Teori tentang Ilmu Politik

Teeori ilmu politik adalah sebagian besar cabang yang perlu untuk dipelajari dalam dunia perpolitikan, teori ini menyangkut kupasan yang dasar terhadap ilmu politik, mulai dari asal- mulanya, evolusi, sifat dasar, tujuan atau maksud, fungsi, organisasi politik dan sebagainya.

Melalui teori ini bukan saja mengupas hal yang diatas belaka, tetapi juga mencoba menelusuri berbagai aspek hukum secara umum untuk ditetapkan didalam negara. Sedangkan filsafat ilmu politik menjadi bagian dari teori, setiap aksi perpolitikan sering menunjukkan beberapa pokok nilai terhadap teori ilmu politik, dan ini tepat, oleh karena itu, prinsip- prinsip yang diutamakan oleh para ilmuwan, aktivis politik harus memiliki nilai yang positif bagi masyarakat dan negara.

Disisi lain sejarah ilmu politik juga termasuk dalam daftar pencetus ilmu politik dari berbagai negara, para ilmuwan politik yang hidup 2500 tahun yang silam, telah menyusun unsur- unsur, tujuan, organisasi dan permasalahan didalam negara.
Para ilmuwan politik seperti: Plato, Aristotle, kautiliya, Machievelli, Hobbes, Rousseau, Hegel, Marx, Lenin dan Gandhi, telah memberikan jalan yang baik didalam bernegara.

Para ilmuwan tersebut memiliki pandangan yang berbeda tentang politik, tetapi jika ditinjau dari segi tujuan mereka terkesan sama. Setiap individu ilmuwan tersebut mengingikan agar masyarakat bersatu didalam satu negara.

Tetapi akhir- akhir ini para pemimpin telah menyalah gunakan teori tersebut, pemimpim- pemimpin sekarang ini menyalah gunakan sistem kenegaraan. Negara bagi mereka adalah senjata untuk meraih suatu impian, mereka menciptakan neraka bagi rakyatnya sendiri, jika para ilmuwan sebelumnya bertujuan untuk bersatu, mengapa sekarang harus berpecah belah.

FEODALISME

Feodalisme adalah sebuah sistem pemerintahan di mana seorang pemimpin, yang biasanya seorang bangsawan memiliki anak buah banyak yang juga masih dari kalangan bangsawan juga tetapi lebih rendah dan biasa disebut vazal. Para vazal ini wajib membayar upeti kepada tuan mereka. Sedangkan para vazal pada gilirannya ini juga mempunyai anak buah dan abdi-abdi mereka sendiri yang memberi mereka upeti. Dengan begitu muncul struktur hirarkis berbentuk piramida.

Dalam penggunaan bahasa sehari-hari di Indonesia, seringkali kata ini digunakan untuk merujuk pada perilaku-perilaku negatif yang mirip dengan perilaku para penguasa yang lalim, seperti 'kolot', 'selalu ingin dihormati', atau 'bertahan pada nilai-nilai lama yang sudah banyak ditinggalkan'. Arti ini sudah banyak melenceng dari pengertian politiknya.

SISTEM PRESIDENSIAL

Sistem presidensial (presidensial), atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasan legislatif.

Menurut Rod Hague, pemerintahan presidensiil terdiri dari 3 unsur yaitu:

Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.
Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan.
Tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif.
Dalam sistem presidensiil, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, posisi presiden bisa dijatuhkan. Bila ia diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan posisinya.

Model ini dianut oleh Amerika Serikat, Filipina, Indonesia dan sebagian besar negara-negara Amerika Latin dan Amerika Tengah.

Ciri-ciri
Ciri-ciri pemerintahan presidensiil yaitu:
Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.
Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat.
Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.
Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif bukan kepada kekuasaan legislatif.
Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif

SISTEM PARLEMENTER

Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensiil, di mana sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensiil, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, namun dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja.

Sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintah tergantung dari dukungan secara langsung atau tidak langsung cabang legislatif, atau parlemen, sering dikemukakan melalui sebuah veto keyakinan. Oleh karena itu, tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan cabang legislatif, menuju kritikan dari beberapa yang merasa kurangnya pemeriksaan dan keseimbangan yang ditemukan dalam sebuah republik kepresidenan.

Sistem parlemen dipuji, dibanding dengan sistem presidensiil, karena kefleksibilitasannya dan tanggapannya kepada publik. Kekurangannya adalah dia sering mengarah ke pemerintahan yang kurang stabil, seperti dalam Republik Weimar Jerman dan Republik Keempat Perancis. Sistem parlemen biasanya memiliki pembedaan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara, dengan kepala pemerintahan adalah perdana menteri, dan kepala negara ditunjuk sebagai dengan kekuasaan sedikit atau seremonial. Namun beberapa sistem parlemen juga memiliki seorang presiden terpilih dengan banyak kuasa sebagai kepala negara, memberikan keseimbangan dalam sistem ini.

] Ciri-ciriCiri-ciri pemerintahan parlemen yaitu:

Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden/raja.
Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-unadang.
Perdana menteri memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.
Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif.

SISTEM ILMU POLITIK

Dalam perspektif sistem, sistem politik adalah subsistem dari sistem sosial. Perspektif atau pendekatan sistem melihat keseluruhan interaksi yang ada dalam suatu sistem yakni suatu unit yang relatif terpisah dari lingkungannya dan memiliki hubungan yang relatif tetap diantara elemen-elemen pembentuknya. Kehidupan politik dari perspektif sistem bisa dilihat dari berbagai sudut, misalnya dengan menekankan pada kelembagaan yang ada kita bisa melihat pada struktur hubungan antara berbagai lembaga atau institusi pembentuk sistem politik. Hubungan antara berbagai lembaga negara sebagai pusat kekuatan politik misalnya merupakan satu aspek, sedangkan peranan partai politik dan kelompok-kelompok penekan merupakan bagian lain dari suatu sistem politik. Dengan merubah sudut pandang maka sistem politik bisa dilihat sebagai kebudayaan politik, lembaga-lembaga politik, dan perilaku politik.

Model sistem politik yang paling sederhana akan menguraikan masukan (input) ke dalam sistem politik, yang mengubah melalui proses politik menjadi keluaran (output). Dalam model ini masukan biasanya dikaitkan dengan dukungan maupun tuntutan yang harus diolah oleh sistem politik lewat berbagai keputusan dan pelayanan publik yang diberian oleh pemerintahan untuk bisa menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat. Dalam perspektif ini, maka efektifitas sistem politik adalah kemampuannya untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat.

Namun dengan mengingat Machiavelli maka tidak jarang efektifitas sistem politik diukur dari kemampuannya untuk mempertahankan diri dari tekanan untuk berubah. Pandangan ini tidak membedakan antara sistem politik yang demokratis dan sistem politik yang otoriter.

SEJARAH POLITIK

Sejarah politik adalah analisis peristiwa-peristiwa politik, narasi (oral history) [1], ide, gerakan dan para pemimpin[2] yang biasanya disusun berdasarkan negara bangsa dan walaupun berbeda dengan ilmu bidang sejarah akan tetapi tetap berhubungan antara lain dengan bidang sejarah lain seperti sejarah sosial, sejarah ekonomi, dan sejarah militer.

Secara umum, sejarah politik berfokus pada peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan negara-negara dan proses politik formal. Menurut Hegel, Sejarah Politik "adalah gagasan tentang negara dengan kekuatan moral dan spiritual di luar kepentingan materi pelajaran: itu diikuti bahwa negara merupakan agen utama dalam perubahan sejarah" [3] Ini salah satu perbedaan dengan, misalnya, sejarah sosial, yang berfokus terutama pada tindakan dan gaya hidup orang biasa[4], atau manusia dalam sejarah yang merupakan karya sejarah dari sudut pandang orang biasa.

Referensi
1.^ Pui Huen Lim, Patricia; James H. Morrison, Chong Guan Kwa (2000). Oral history in Southeast Asia: theory and method. Institute of Southeast Asian Studies. ISBN 9812300279, 9789812300270.
2.^ Politik: perkembangan dalam historis mengenai ekonomi, hukum, dan ide-ide dan institusi politik, ideologi dan gerakan. DalamKamus idea dalam sejarah.
3.^ Tosh, John: The Pursuit of History, 2nd edition, London Group UK Limited, USA, 1991, pg.74
4.^ Parthasarathi, Prasannan, "The State and Social History

PENGERTIAN ILMU POLITIK

Ilmu politik adalah cabang ilmu sosial yang membahas teori dan praktik politik serta deskripsi dan analisa sistem politik dan perilaku politik. Ilmu ini berorientasi akademis, teori, dan riset.
Tinjauan

Niccolò Machiavelli, seorang ilmuwan politik berpengaruh.Ilmuwan politik mempelajari alokasi dan transfer kekuasaan dalam pembuatan keputusan, peran dan sistem pemerintahan termasuk pemerintah dan organisasi internasional, perilaku politik dan kebijakan publik. Mereka mengukur keberhasilan pemerintahan dan kebijakan khusus dengan memeriksa berbagai faktor, termasuk stabilitas, keadilan, kesejahteraan material, dan kedamaian. Beberapa ilmuwan politik berupaya mengembangkan ilmu ini secara positif dengan melakukan analisa politik. Sedangkan yang lain melakukan pengembangan secara normatif dengan membuat saran kebijakan khusus.

Studi tentang politik diperumit dengan seringnya keterlibatan ilmuwan politik dalam proses politik, karena pengajaran mereka biasanya memberikan kerangka pikir yang digunakan komentator lain, seperti jurnalis, kelompok minat tertentu, politikus, dan peserta pemilihan umum untuk menganalisis permasalahan dan melakukan pilihan. Ilmuwan politik dapat berperan sebagai penasihat untuk politikus tertentu, atau bahkan berperan sebagai politikus itu sendiri. Ilmuwan politik dapat terlihat bekerja di pemerintahan, di partai politik, atau memberikan pelayanan publik. Mereka dapat bekerja di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau pergerakan politik. Dalam berbagai kapasitas, orang yang dididik dan dilatih dalam ilmu politik dapat memberi nilai tambah dan menyumbangkan keahliannya pada perusahaan. Perusahaan seperti wadah pemikir (think-tank), institut riset, lembaga polling dan hubungan masyarakat sering mempekerjakan ilmuwan politik.